oleh

Bayar Biaya Pendaftaran Calon  Kades 10 Juta Namun Gagal Hingga Terjadi Kericuhan

Wartacika.id, Kerinci – Penetapan calon dan pengambilan nomor urut Calon Kepala Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh ricuh dan terjadinya unjuk rasa oleh massa pendukung salah satu bakal calon Kepala Desa Koto payang, pasalnya salah satu calon Kepala Desa Koto Payang dinyatakan gagal oleh panitia karena dianggap tidak memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan oleh panitia Pilkades Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh.

Aksi demonstrasi terjadi pada saat penetapan dan pengambilan nomor urut Bakal Calon Kepala Desa Koto Payang pada hari sabtu 13/3/2021, aksi demonstrasi oleh pendukung salah satu calon kepala desa koto payang tersebut menuntut panitia pilkades tersebut diganti, karena menurut mereka panitia pilkades desa koto payang tidak adil dan sengaja untuk menggagalkan kandidat calon kepala desa atas nama Ardinal.

Masa mengatakan bahwa panitia mengada ngada syarat yang ditetapkan dan juga persyaratan tersebut dibuatnya sendiri, tidak mengacu pada Perda tentang persyaratan pencalonan kepala desa.

Ardinal, salah satu kandidat calon Kepala Desa Koto Payang dinyatakan gagal oleh panitia Pilkades lantaran tidak memiliki surat rekomendasi dari adat. Ardinal tidak terima dan protes atas keputusan panitia pilkades Desa Koto Payang, Ardinal merasa ini ada upaya panitia untuk sengaja menghalanginya dirinya ikut dalam Pemilihan Kepala Desa Koto Payang.

Ardinal mengatakan semua persyaratan yang sesuai dengan Perda sudah saya penuhi semua, bahkan syarat biaya pendaftaran yang ditetapkan oleh panitia sebesar 10 juta rupiah sudah saya bayar dan saya merupakan Calon Kepala Desa yang pertama kali membayar biaya pendaftaran kepada panitia pilkades Desa Koto Payang Kecamatan Depati tujuh Kabupaten Kerinci.

Walaupun syarat biaya pendaftaran tersebut sangat besar yakni 10 juta rupiah, namun saya tetap membayarnya sebab saya ingin ikut pilkades di desa saya koto payang, andai tidak membayar biaya yang ditetapkan oleh panitia maka tidak bisa ikut pencalonan kepala Desa, ” Ungkap Ardinal kepada media Wartacika.id.

Untuk mengetahui permasalahan lebih jelas media wartacika.id mengkonfirmasi panitia, saat diwawancarai sekretaris panitia pilkades Desa Koto Payang di Kantor camat Depati Tujuh, panitia hanya mengatakan bahwa, ada sedikit permasalahan yakni terjadinya protes dari salah satu calon kepala desa yang merasa tidak puas atas keputusan panitia.

Pihak panitia hanya mengatakan bahwa ada syarat yang tidak dilengkapi namun enggan untuk menyebutkan apa persyaratan yang tidak dipenuhi oleh bakal calon kades koto payang yang dinyatakan gagal tersebut, panitia hanya menyatakan bahwa penetapan dan pengambilan nomor urut ditunda hingga tanggal 23 maret 2021 dan kita menunggu keputusan pihak Dinas Pemdes Kabupaten Kerinci. ” ujar sekjen Panitia pilkades Koto Payang.

Ditempat terpisah Camat Depati Tujuh Awang Sujadi saat ditanyakan atas kejadian ricuh terjadi aksi demonstrasi saat penetapan nomor urut dan calon kades Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh, membenarkan bahwa telah terjadi demonstrasi dan protes dari pendukung salah satu calon kepala desa koto payang, camat  menjelaskan bahwa salah satu kandidat tidak terima atas keputusan panitia yang menyatakan  dirinya gagal karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan panitia yakni surat rekomendasi dari orang adat.

” Benar, pagi tadi ada sedikit protes dari salah satu calon kades desa koto payang atas nama Ardinal merasa tidak terima di gagalkan karena tidak mencukupi syarat tidak ada surat rekomendasi dari Adat. 

Perlu di ketahui dalam  perda No 12 Tahun 2015 dan Perda No 8 Tahun 2018 Bahwa unsur Adat Dalam Perda itu sudah dilakukan perobahan dalam Perda 2018 dalam huruf S sudah di hapus. 

Permasalahan pilkades desa koto payang bersikokoh untuk memasukan unsur adat sebagai syarat dalam pendaftaran pilkades. 

Saya pun menyampaikan kalau itu tidak bisa dilakukan sebagai syarat pilkades. Apabila Panitia masih menggunakan dan memasukan unsur adat dalam pencalonan pilkades dalam hal ini panitia telah melanggar peraturan daerah. ” Ujar Camat Depati Tujuh ( red )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKAIT