Kerinci, Jambi – Setelah beberapa waktu yang lalu Candra Setiawan Kapala Desa Ladeh Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci dilaporkan ke Polres Kerinci dan ke Inspektorat Kerinci atas dugaan penyelewengan dana desa terkait realisasi anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Tata Boga tahun anggaran 2019 tidak ada tanggapan sampai sekarang. Kini masyarakat Desa Ladeh meminta Bupati Kerinci mencopot Kades tersebut.
Adanya dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh Kades Ladeh diungkapkan oleh BG salah seorang warga desa Ladeh Kecamatan Depati Tujuh ketika dikonfirmasi awak media ini via telepon selular senin 31/08.
BG, mengatakan bahwa masalah yang melanda desanya sudah menjadi rahasia umum di masyarakat, dimana sebelumnya pernah dilaporkan kepolres kerinci dan ke Inspektorat Kerinci namun belum ada tanggapan sampai sekarang ini.
“Pernah kami laporkan bersama masyarakat desa Ladeh ke Polres Kerinci dan ke Inpsktorat Kerinci dan namun belum ada tindak lanjutnya sekarang ini,” terang BG.
Anggaran BUMDes yang diduga ditilap oleh Kades sebanyak Rp.90.000.000,00- dan Anggaran Pemberdayaan (Tata boga) lebih kurang Rp.90.000.000’00- seperti yang di ungkapkan BG
“Anggaran BUMdes Kami 90 juta tertera di RAB terealisasi 100%, sementara pengurus BUMdes saja belum ada, sosialisasi belum pernah sampai sekarang ini kok bisa terealisasi anggarannya, direalisasikan kemana, juga anggaran pemberdayaan masyarakat untuk Tata Boga juga lebih kurang 90 juta hanya 1 hari masyarakat melaksanakan pelatihan masa bisa langsung habis ini kan sudah secara terang2an melakukan penyelewengan uang negara,” ungkap BG via Ponsel.
Lebih lanjut BG mengungkapkan karena tidak adanya tindak lanjut dari Polres dan Inspektorat Kerinci masyarakat Desa Ladeh Kecamatan Depati Tujuh mendesak Bupati Kerinci mencopot Kades mereka karena dianggap sudah melakukan penyelewengan uang negara secara terang – terangan.
Dari sekian banyaknya laporan masyarakat ke Inspektorat Kerinci tentang penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh kades se Kabupaten Kerinci sampai saat ini tidak ada langkah serius pihak Inspektorat untuk menangani permasalahan tersebut, kuat dugaan pihak inspektorat Kerinci telah melakukan konspirasi jahat dalam melindungi kepala desa yang bermasalah. Hal ini di dasarkan adanya isu yang berkembang tentang setoran wajib kades kepada inspektorat Kerinci pada saat pencairan dana desa. Sampai berita ini diturunkan Inspketorat Kerinci belum berhasil ditemui untuk diminta tanggapannya.(red).
Komentar