oleh

Diindikasikan Kades Koto Panjang Kubang Ali Topan  Gelapkan Dana Desa Segera Dilaporkan Ke APH.

Wartacika.id-Kerinci. Desa  menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak sepanjang 2022, menurut data Indonesia Corruption Watch, organisasi independen yang fokus mengawal dan melawan isu korupsi.

Modus korupsi yang terjadi di pemerintahan desa tak hanya karena alokasi dana desa yang besar tiap tahun, tapi juga “tak diiringinya prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa.

Penggelembungan dana (markup), Modus satu ini biasanya terjadi pada pengadaan barang dan jasa. Dari beberapa kegiatan markup tersebut, salah satunya, yaitu menaikkan harga pembelian

Kepala Desa Koto Panjang Kubang Kecamatan Depati Tujuh Ali Topan diduga Sang kepala desa mencairkan dana pengadaan Sound System  (Tahap 1 ), rehab MCK Jamban Umum, Lumbung Desa, Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa, yang lebih jnggal lagi Dimunculkan lagi Pengadaan Sound System Pada Tahap (3) yang dana nya hingga dua kali lipat besarnya dari pada pengadaan Sound System tahap satu dengan kegiatan yang sama dan alat yang sama, penyelenggaraan Posyandu, Pencegahan Stunting  dan Pengadaan Pakaian seragam mengajar, Honor Pengajar Non Formal milik desa ini diduga Markup dan Fiktif, diduga uang tersebut ada indikasi penggelapan atau pun dikorupsi oleh Kepala Desa Koto Panjang Ali Topan.

Baca Juga:  KPU Sarolangun Gelar Acara Sosialisasi Pencalonan Calon Perseorangan Anggota DPD Pada Pemilu 2024

Modus satu ini cukup populer, tidak hanya terjadi di desa, Oknum aparat pemerintah atau perangkat desa membuat kegiatan, tapi sebenarnya tidak pernah ada (fiktif) oleh pemerintah desa. Ini salah satu kasus yang yang diduga dilakukan oleh Kades Koto Panjang Ali Topan.

Kepala Desa Koto Panjang Ali Topan  diduga membuat laporan palsu, karena Kepala desa wajib menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati atau wali kota tiap akhir tahun dan masa jabatan. Selain itu, kades juga harus membuat laporan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa serta menyebarkan informasi pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Laporan tersebut diduga dimanipulasi, diantaranya melalui praktik pengurangan jumlah barang dari yang tercantum, mengubah kualitas barang menjadi lebih rendah, atau membuat pembelanjaan fiktif, Jadi, diduga  laporan yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi pelaksanaan kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Baca Juga:  Ikshan ; Mulus Diluar Bobrok Didalam,  Pembuatan Trotoar Di Kota Sungai Penuh Tidak Menyentuh Pada Akar Masalah

Dengan adanya dugaan tersebut Novi Saputra  dan Miko Adri Selaku Ketua dan Tim Investigasi LSM PELDAK Membuat  laporkan dugaan korupsi dan penggelapan Dana Desa oleh Ali Topan Kades Koto Panjang, 

Salah satu kasus korupsi dana desa dengan modus penggelapan diduga dilakukan oleh Kepala Desa Koto Panjang Ali Topan Ia diduga menggelapkan dana desa dengan Modus pengadaan Sound system, MCK, pencegahan stunting, penguatan ketahanan pangan dan pengadaan pakaian dan gaji honor guru pengajar non formal milik desa, diduga markup dan diduga juga fiktif. 

Untuk itu saya  Novi Saputra pelapor meminta APH untuk bisa mengusut dan proses laporan yang saya buat terkait Dugaan Korupsi dan Penggelapan Dana Desa Koto Panjang oleh Kepala Desa Koto Panjang Ali Topan, supaya jelas dan mendapat kepastian Hukum atas dugaan yang dilaporkan.” ungkap Novi Saputra Pelapor .

Baca Juga:  Kondisi di Pesisir Bukit Mulai Memanas, Aparat Diminta Perketat Pengamanan

Untuk mendapatkan keterangan atas dugaan yang dilaporkan dan memberikan hak jawab dari kepala desa koto panjang, media wartacika.id menghubungi kepala desa koto panjang melalui via Whats App ke nomor +62 852-1646-xxxx, pesan masuk dan dibaca namun tidak dibalas hingga berita ini diterbitkan. ( Red )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *