oleh

DPRD Mengundang Delapan Perusahaan PKS, Yang Ada Di Kabupaten Tebo

TEBO Warta Cika – Persoalan yang terjadi dimasyakat saat ini adalah pabrik yang ada di Kabupaten Tebo tidak memerima tandan buah segar (TBS).

Melihat hal itu yang terjadi ditengah masyarakat maka pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo mengundang sejumlah Perushaan Kelapa Sawit (PKS) yang berada di Kabupaten Tebo.

Hari ini Selasa (21/6/2022) DPRD menghadirkan 8 PKS untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP).

Tujuan DPRD mengundang pimpinan PKS untuk mengetahui persoalan yang terjadi ditengah masyakat saat ini.

Ketua DPRD Tebo menyebut, dari beberapa persoalan ini dapat disimpulkan, pemasalahan ini terjadi dari arah hilir, artinya ini bukan persoalan pabriknya namun untuk mengeluarkan CPO untuk di ekspor ini yang menjadi kendala, terutama dipelabuahan talang duku Jambi.

Baca Juga:  Wako AJB Buka KBO dan TOT Tingkat Kota Sungai Penuh

Kata Mazlan, sementara itu pihak pabrik untuk menampung CPO di 8 PKS kapasitasnya juga belum maksimal.

“Dari kapasitas pengolahan 30-45 ton, tapi penampunagan tangki juga belum maksimal,ini juga salah satu kendala dari PKS,” kata Mazlan.

Dikatakan Mazlan, hampir semua PKS persoalan soal kelancaran pengiriman CPO di hilir. Sedangkan TBS dari masayarakat harus ditampung oleh PKS. Melihat tangki penampungannya kapasitasnya belum maksimal.

“Ada beberapa PKS cuman bisa menampung sampai 3.000 ton, 2.500 ton bahkan ada kapsitas 30 ton cuman mempunyai tangki penampungan CPO 1.600 ton,” kata Mazlan.

Daya tampung CPO tidak bisa lebih dari 30 hari, dan setiap PKS berbeda-beda daya tahan tampung CPO ada yang 3 hari dan ada yang 7 hari, namun tidak lebih dari sebulan.

Baca Juga:  Wako AJB Hadiri Pekan Vaksinasi Lansia Kota Sungai Penuh.

Kata Mazlan, yang jelas sesuai hasil RDP hari ini pihak PKS harus menyampaiakan by data terhadap stok CPO yang ada dipenampungan PKS. Terus ada juga penampungan karnel nya.

Menurut Mazlan, dari data yang disampaikan dirinya melihat persoalan yang dihilirisasi, pelabuhan talang duku.

Mazlan menyebut, pihak PKS menyampaikan minta waktu selama dua hari.

“Dari data itu nanti, kami pelajari dan kami analisa, dan ini kami bawa ke gubernur, mungkin bisa langsung ke Menteri bahkan Presiden,” pungkas nya,,(Yas)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKAIT