oleh

Izin 2 Galian C Di Kerinci Diduga Cacat Hukum, APH Diminta Selidiki dan Proses Sesuai Hukum

WARTACIKA.ID, Kerinci – Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL, Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

Aktivitas penambangan Beberapa Galian C di Kabupaten Kerinci menjadi sorotan masyarakat, kegiatan Galian C baik yang katanya telah memiliki izin dan juga tidak memiliki izin operasi / ilegal telah merusak lingkungan, pencemaran sungai.

Tercatat ada 27 galian C yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kerinci dimana 25 Galian C tidak memiliki izin dan 2  yang katanya sudah memiliki IUP operasional, Dimana diketahui usaha Galian C yang katanya telah memiliki Izin IUP Operasional yakni Atas nama Putra Apri Remon dan Ramli Umar, namun izin tersebut diduga cacat dan bisa terancam Pidana.

Penerbitan izin IUP Operasional Atas nama Putra Apri Remon dan Ramli Umar diduga tidak dilengkapi dengan syarat yang perlu dipenuhi untuk penerbitan IUP Operasional, namun IUP Operasional Diterbitkan.  

Seperti yang yang dijelaskan oleh Kabid Tata Ruang PUPR Kabupaten Kerinci  Hanmora, saat ditemui diruangannya menjelaskan bahwa, tidak pernah menerima berkas pengajuan pengurusan izin galian C atas Nama Putra Apri Remon dan Ramli Umar, sehingga kami tidak pernah melakukan pengecekan dan tidak pernah ada rekomendasi dari Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Kerinci.

Hal senada juga disampaikan oleh Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan  DLH Kab. Kerinci “Zaitun Almunawaroh, Menjelaskan  selama ini Pengajuan IUP operasi Ramli Umar dan Apri Remon tidak ada Rekom dari LH termasuk Penerbitan SLO AMP Atas nama Can ( Pak Toriq ).”ucap Zaitun.

Menanggapi Masalah ini, LSM – Geransi meminta kepada Pihak Berwajib untuk menyelidiki dan memproses secara hukum yang berlaku atas dugaan pelanggaran dalam memperoleh IUP Operasional Galian C Atas nama Putra Apri Remon dan Ramli Umar  yang diduga telah melanggar UU No. 32 tahun 2009.

Kegiatan pertambangan 2 galian C ini yang katanya telah memperoleh izin diduga tidak memenuhi ketentuan, telah menimbulkan  kerusakan nyata dan tampak jelas akibat yang ditimbulkan, seperti terjadinya pencemaran air sungai batang merao, pendangkalan sungai sehingga berdampak banjir saat hujan meluapnya air sungai karena sungai dangkal akibat material galian c, berakibat kerugian bagi masyarakat di sepanjang sungai batang merao yang rumah dan perabotan terendam air.

Perbuatan atau cara memperoleh IUP Operasional yang diduga tanpa Ada Rekomendasi mengenai dampak Lingkungan sehingga mengakibat kan kerusakan alam dan tercemarnya sungai yang mengakibatkan kerugian dan matinya biota air ini telah melanggar tentang UUPPLH No 32.

Seperti dijelaskan dalam UUPPLH No 32 tahun 2009 (Pasal 36 ayat (1) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) UUPPLH Nomor 32 tahun 2009 bahwa:

Dan pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. (Pasal 111 ayat (2) UUPPLH.

Saat ini masyarakat hanya dapat berharap kepada aparat hukum untuk bertindak tegas supaya kegiatan galian c yang sudah merusak lingkungan, mencemari sungai dan mengakibatkan banjir dampak dari pendangkalan sungai yang telah beroperasi bertahun tahun terkesan terbiarkan dan tak tersentuh Hukum.***(Kum)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKAIT